PEKANBARU--Abdul Wahid dan SF Hariyanto resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Terima kasih kepada presiden yang telah melantik kami. Saya dan Pak SF Hariyanto resmi gubernur dan wakil gubernur, mengemban amanah masyarakat Riau," kata Abdul Wahid.

Usai dilantik, gubernur menegaskan pihaknya segera menjalankan program-program prioritas sesuai visi misi dan janji kampanye.

Adapun program 100 hari kerja di antaranya perbaikan birokrasi, percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, esensi visi dan misi, hingga infrastruktur.

"Saya ingin tahun ini anak-anak tidak lagi putus sekolah. Infrastruktur juga menjadi prioritas," imbuh gubernur.

Gubernur juga menyinggung soal mutasi yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi pejabat. Ia ingin memastikan setiap perubahan dalam struktur pemerintahan bertujuan meningkatkan kinerja dan efektivitas birokrasi. 

"Saya mau lihat kemampuan manajemen yang ada di pemerintahan selama ini. Kalau perlu diadakan perbaikan, tentu akan kami lakukan perbaikan," ujar Abdul Wahid. 

Gubernur menekankan bahwa perubahan dalam birokrasi bukan semata-mata untuk penyegaran, tetapi juga sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pejabat.

Ia menginginkan agar setiap pegawai yang ditempatkan dalam jabatan tertentu memiliki kapasitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Abdul Wahid juga mengharapkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat bekerja semaksimal mungkin untuk membangun daerah. Menurutnya, setiap individu dalam pemerintahan harus memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkontribusi positif bagi masyarakat. 

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja membangun Riau. Saya ingin semua pejabat fokus pada tugasnya dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab," tambahnya. 

Selain itu, gubernur juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi harus selalu dijaga. "Sesuai arahan presiden, setiap keputusan yang diambil pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya.rr