PEKANBARU--Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan dua opsi pengelolaan sampah untuk pertengahan 2025 mendatang atau pasca berakhirnya kerja sama dengan PT Ella Pratama Prakasa (EPP).

Sesuai kontrak, PT EPP bertugas mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Muara Fajar dari tanggal 1 Januari hingga 2 Juli 2025.

"Kerja sama dengan pihak ketiga sampai 2 Juli. Setelah itu kan tidak tahu siapa pengelola sampah," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat SSTP MSi.

Ia menyampaikan, dua opsi yang dipersiapkan itu akan jadi bahan pertimbangan bagi Wali Kota Pekanbaru definitif. Kedua opsi dimaksud, terang Roni Rakhmat, pertama pengangkutan sampah akan dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan cara sewa armada angkutan sampah.

"Pertama sewa angkutan sampah dikelola oleh DLHK. Mengangkut sampah dengan sistem sewa angkutan. Jadi anggaran angkutan tetap di DLHK," ucapnya.

Kemudian opsi kedua, pengangkutan sampah diserahkan ke kecamatan dengan cara sewa armada angkutan sampah.

"Opsi kedua, anggaran sewa angkutan sampah itu dipindahkan ke anggaran masing-masing kecamatan. Sehingga sampah di masing-masing kecamatan dikelola oleh camat, lurah hingga RT/RW," papar Roni Rakhmat.

Apabila opsi kedua digunakan, tugas DLHK fokus pada pembersihan jalan dan TPA Muara Fajar. Untuk itu, ia meminta DLHK membuat kajian terkait rencana tersebut dan disampaikan nantinya kepada wali kota definitif.

Seperti diketahui, Kota Pekanbaru kembali dihadapkan dengan persoalan tumpukan sampah sejak awal Januari lalu. Satu bulan lebih bekerja, PT EPP masih belum mampu menjaga Kota Pekanbaru dari sampah.

Hingga Akhir Bulan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Iwan Simatupang telah menyampaikan evaluasi terkini terkait penanganan sampah. Keberadaan tumpukan sampah pada siang hari masih menjadi perhatian serius.

“Tumpukan sampah yang masih terlihat pada siang hari sudah kami sampaikan kepada PT Ella Pratama Perkasa (EPP). Jika pengangkutan sampah dilakukan sesuai prosedur, masalah ini tidak akan sebesar ini,” ujar Iwan.

Pihak PT EPP mengakui adanya kelemahan dalam koordinasi internal. Selain itu, pengawasan di lapangan juga dinilai belum berjalan optimal.

“Mereka menyadari bahwa pengawas angkutan sampah belum bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. PT EPP harus segera membenahi sistem ini dengan memiliki pengawas yang kompeten,” tegas Iwan.

PT EPP berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah paling lambat hingga akhir bulan ini. DLHK akan terus memantau perkembangan dan memastikan janji tersebut benar-benar direalisasikan.rr/pgi